Padang Panjang-Sidang paripurna penyampaian rekomendasi atas laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota, tahun anggaran 2024 digelar di Ruang Sidang DPRD Kota Padang Panjang, Kamis kemarin.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD, Imbral di.dampingi Wakil Ketua, Mardiansyah dan Nurafni Fitri ini, dihadiri Wali Kota, Hendri Arnis, Wakil Wali Kota, Allex Saputra, jajaran Forkopimda, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam rekomendasi DPRD yang dibacakan anggota DPRD, Hendra Saputra, disampaikan sejumlah catatan strategis dengan fokus pada peningkatan efektivitas program, optimalisasi pendapatan daerah, dan pelayanan publik.
DPRD meminta Wali Kota untuk meningkatkan monitoring atas program APBD agar pelaksanaan berjalan efektif dan efisien. Sorotan utama juga tertuju pada optimalisasi retribusi persampahan yang selama ini tidak maksimal. DPRD menilai perlu ada klasifikasi target dan penyesuaian tarif retribusi sampah guna meningkatkan PAD dan menyeimbangkan beban operasional.
Menanggapi wacana pembatasan belanja pegawai oleh Pemerintah Pusat, DPRD menyarankan pembatasan ASN pindahan untuk mengendalikan beban belanja. Pemerintah juga diminta segera merelokasi pedagang Pasar Kuliner ke Pasar Pusat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, serta menyelesaikan persoalan banjir yang berdampak ke Pasar Sayur Bukit Surungan.
Rekomendasi lainnya mencakup mendatangkan investasi padat karya untuk mengurangi pengangguran, mencari solusi bagi THL yang dirumahkan melalui mekanisme outsourcing, menambah sarana prasarana pelayanan di kelurahan dan kecamatan, legalisasi lahan TPA Sungai Andok dan inovasi pengelolaan sampah, peremajaan armada kebersihan dan pemadam kebakaran.
DPRD juga mengusulkan pemisahan OPD BPBD dan Kesbangpol, peningkatan kualitas SDM teknis, pengadaan lahan dan pembangunan kantor OPD yang belum representatif, serta evaluasi penyetaraan jabatan fungsional.
Dalam hal infrastruktur dan pelayanan, DPRD menekankan pentingnya rehabilitasi kolam renang Lubuk Mata Kucing dan objek wisata lainnya. Penertiban pedagang kaki lima tanpa mengabaikan hak mereka, koordinasi lintas OPD terkait pasar, wisata, dan parkir serta sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam program strategis.
Sorotan lain termasuk evaluasi keberlanjutan Balai Benih Ikan dan UPTD Kulit, intensifikasi lobi ke pusat untuk dana bantuan, serta pengembangan komoditas unggulan seperti peternakan dan perikanan.
DPRD juga menyoroti perlunya penertiban aset Pemda, pengalihan kewenangan Terminal Bukit Surungan ke Pemko, revitalisasi sarana sekolah, penanganan kasus bullying, serta percepatan penyelesaian pembangunan Gedung IDT dan ruang isolasi pasien TBC di RSUD.
“Rekomendasi ini diharapkan menjadi perhatian serius Pemko demi perbaikan tata kelola, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Padang Panjang,” ujarnya.
Sementara itu, Wako Hendri Arnis menyampaikan harapannya agar berbagai program pembangunan Kota Padang Panjang dapat semakin meningkatkan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Rekomendasi DPRD akan kami laksanakan agar APBD yang telah ditetapkan dapat terserap secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Hendri juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin selama ini dalam mewujudkan Padang Panjang yang maju.
Terkait penataan kawasan pasar, ia menjelaskan, saat ini Pemko telah melakukan rekayasa lalu lintas satu arah yang kini telah memasuki tahap evaluasi pertama.
“Kami mohon dukungan terhadap upaya penertiban pedagang yang berjualan di pelataran parkir. Pedagang tersebut akan kami upayakan untuk menempati Pasar Sayur Lama yang saat ini tengah dibersihkan. Penataan akan dilakukan sesuai dengan jenis komoditi, mudah-mudahan seluruh pedagang dapat terakomodasi,” tuturnya.
Selain itu, Hendri juga mengungkapkan rencana Pemko dalam waktu dekat untuk menyediakan layanan transportasi gratis bagi pelajar.
“Kami berharap program ini dapat segera terealisasi, dan untuk itu kami mohon dukungan dari DPRD,” harapnya.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan Penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.(Ajinaro)
