JAKARTA jurnalisinvestigasinews.com — Wacana vaksinasi tuberkulosis (TB) menuju tahun 2030 menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Rekan Indonesia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang, terutama terkait kesiapan sistem kesehatan nasional dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan.
Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, menyatakan bahwa penempatan tenaga kesehatan (nakes) sebagai kelompok awal dalam pelaksanaan vaksinasi berpotensi menimbulkan persoalan etis.
“Tenaga kesehatan seharusnya dilindungi, bukan dijadikan pihak pertama yang menanggung risiko dari kebijakan yang belum sepenuhnya ditopang oleh kemandirian nasional,” ujar Agung dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).
Menurut dia, hingga saat ini fondasi sektor kesehatan Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ketergantungan pada impor bahan baku farmasi, kapasitas riset dalam negeri yang belum optimal, serta produksi vaksin nasional yang masih terbatas dinilai menjadi indikator bahwa kedaulatan kesehatan belum sepenuhnya terwujud.
“Kalau kondisi dasarnya masih seperti ini, lalu kita mendorong vaksinasi dalam skala besar, yang terjadi justru berpotensi memperkuat ketergantungan,” kata dia.
Agung juga menyoroti kuatnya pengaruh aktor global dalam industri kesehatan, termasuk lembaga filantropi internasional yang berperan dalam pendanaan dan pengembangan vaksin.
Ia menilai, dalam situasi ketergantungan, posisi tawar negara berkembang seperti Indonesia menjadi lemah dalam menentukan arah kebijakan kesehatan domestik.
“Ketika kita tidak punya kemandirian yang cukup, maka arah kebijakan bisa dengan mudah dipengaruhi oleh kepentingan di luar,” ujarnya.
Di sisi lain, Agung menilai munculnya berbagai kecurigaan di tengah masyarakat, termasuk narasi mengenai agenda tersembunyi seperti depopulasi global, tidak bisa dilepaskan dari persoalan transparansi.
“Terlepas dari benar atau tidaknya, kecurigaan itu muncul karena komunikasi publik tidak terbuka dan kepercayaan masyarakat belum terbangun dengan baik,” kata dia.
Ia juga menyinggung pelaksanaan program imunisasi nasional, seperti BIAN dan BIAS, yang menurutnya perlu dijalankan dengan pendekatan yang lebih transparan dan partisipatif, mengingat sasaran program tersebut adalah anak-anak sebagai kelompok rentan.
Lebih lanjut, Agung menekankan bahwa pengendalian TB tidak cukup hanya melalui vaksinasi. Ia menyebut faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, kepadatan hunian, akses gizi, serta ketimpangan layanan kesehatan sebagai akar persoalan yang harus diselesaikan.
“Kalau akar masalahnya tidak dibereskan, vaksinasi hanya akan jadi solusi di permukaan,” ujarnya.
Rekan Indonesia mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada penguatan kedaulatan kesehatan nasional, termasuk melalui investasi dalam riset dalam negeri dan pengembangan industri farmasi.
“Yang dibutuhkan bukan hanya program, tetapi sistem yang kuat dan mandiri. Tanpa itu, kita akan terus bergantung,” kata Agung.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap rencana vaksinasi TB bukan merupakan bentuk penolakan terhadap ilmu pengetahuan, melainkan dorongan agar kebijakan kesehatan disusun secara lebih matang dan berpihak pada keselamatan rakyat.
“Jangan sampai kebijakan yang seharusnya melindungi justru menimbulkan ketidakpercayaan. Karena kalau kepercayaan publik runtuh, dampaknya bisa jauh lebih besar,” ujar dia.
Penulis : Syahrudin akbar
