Oleh: Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.
Gelombang aksi mahasiswa yang menolak kenaikan harga Pertamax pada Juni 2026 memunculkan dinamika politik yang menarik untuk dicermati. Di berbagai media sosial dan ruang publik, muncul tuduhan bahwa aksi mahasiswa ditunggangi oleh elite politik. Pada saat yang sama, pidato Presiden Prabowo Subianto saat menanggapi aksi dan kerusuhan pada Agustus 2025 kembali disebarluaskan oleh berbagai pihak. Akibatnya, perdebatan yang muncul tidak lagi hanya soal kenaikan harga BBM, tetapi juga soal siapa yang berada di balik gerakan mahasiswa dan apa tujuan sebenarnya dari aksi tersebut.
Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru dalam politik Indonesia. Hampir setiap kali terjadi aksi mahasiswa atau demonstrasi besar, selalu muncul tuduhan bahwa gerakan tersebut ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Menariknya, tuduhan semacam ini sering kali muncul justru ketika aksi yang dilakukan mulai mendapatkan perhatian dan simpati dari masyarakat luas.
Dari sudut pandang ilmu politik, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk respons defensif dari sebagian pendukung pemerintah. Ketika kebijakan yang didukung mendapat penolakan di ruang publik, muncul kecenderungan untuk melihat kritik sebagai ancaman terhadap pemerintahan, bukan sekadar perbedaan pendapat mengenai kebijakan. Karena itu, fokus perdebatan sering bergeser dari substansi masalah menuju pertanyaan mengenai siapa yang menggerakkan aksi tersebut.
Hal ini juga dapat dijelaskan melalui teori motivated reasoning dalam psikologi politik. Sederhananya, manusia cenderung lebih mudah menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya dan lebih sulit menerima informasi yang bertentangan dengan pandangannya. Ketika pemerintah yang didukung mendapat kritik, sebagian orang lebih nyaman percaya bahwa demonstrasi digerakkan oleh elite politik daripada menerima kenyataan bahwa ada kelompok masyarakat yang benar-benar tidak puas terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.
Padahal, dalam kajian gerakan sosial, sebuah aksi tidak akan berkembang besar hanya karena ada dorongan dari elite politik. Teori Political Process yang dikembangkan oleh Doug McAdam menjelaskan bahwa gerakan sosial biasanya muncul karena adanya persoalan nyata yang dirasakan masyarakat. Elite politik mungkin saja mencoba memanfaatkan situasi yang ada, tetapi mereka tidak bisa menciptakan kemarahan publik jika masyarakat memang tidak memiliki alasan untuk marah.
Karena itu, untuk memahami aksi mahasiswa menolak kenaikan Pertamax, perhatian utama seharusnya diarahkan pada persoalan yang melatarbelakanginya. Kenaikan harga BBM bukan sekadar perubahan angka di papan harga SPBU. Bagi banyak masyarakat, kenaikan harga energi berarti bertambahnya beban hidup. Biaya transportasi naik, biaya distribusi barang meningkat, dan pada akhirnya tekanan ekonomi dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat, terutama kelas menengah dan kelompok berpenghasilan terbatas.
Di sinilah posisi mahasiswa menjadi penting. Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa sering berperan sebagai kelompok yang pertama kali menyuarakan keresahan yang sedang berkembang di masyarakat. Mereka bukan selalu kelompok yang paling terdampak secara ekonomi, tetapi sering menjadi pihak yang paling cepat menangkap dan menyuarakan ketidakpuasan publik ke ruang politik.
Karena itu, yang membuat sebagian pendukung pemerintah merasa khawatir kemungkinan bukan aksi mahasiswanya semata, melainkan potensi meluasnya dukungan terhadap isu yang diangkat mahasiswa. Dalam banyak pengalaman politik, sebuah gerakan akan memiliki pengaruh besar ketika isu yang dibawanya mampu diterima oleh kelompok masyarakat yang lebih luas. Ketika mahasiswa berbicara tentang persoalan yang juga dirasakan oleh rakyat, buruh, pelaku usaha kecil, dan kelas menengah, maka isu tersebut berpotensi berkembang menjadi perdebatan nasional yang lebih besar.
Penyebaran ulang pidato Prabowo terkait demonstrasi Agustus 2025 juga dapat dilihat dalam konteks ini. Masing-masing pihak berusaha menggunakan pernyataan tersebut untuk mendukung narasinya sendiri. Ada yang menggunakannya untuk menekankan pentingnya menjaga ketertiban. Ada pula yang menggunakannya untuk mengingatkan bahwa menyampaikan kritik dan melakukan demonstrasi merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi. Perdebatan akhirnya tidak lagi hanya berkaitan dengan BBM, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat memandang kritik terhadap pemerintah.
Yang perlu dipahami, kritik terhadap kebijakan pemerintah bukanlah ancaman bagi negara. Justru dalam sistem demokrasi, kritik merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat. Mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat sipil, memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan mengoreksi kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
Karena itu, akan lebih bermanfaat jika energi publik diarahkan untuk membahas apakah kenaikan Pertamax memang tepat atau tidak, siapa yang paling terdampak, serta bagaimana solusi yang bisa ditawarkan. Perdebatan mengenai substansi kebijakan jauh lebih penting dibandingkan saling menuduh siapa yang berada di belakang aksi.
Pada akhirnya, sejarah menunjukkan bahwa perubahan dan perbaikan dalam sebuah negara sering kali lahir dari keberanian masyarakat untuk menyampaikan kritik. Gerakan mahasiswa yang menolak kenaikan Pertamax dapat dilihat sebagai bagian dari tradisi tersebut. Mereka menyampaikan kegelisahan yang juga dirasakan oleh sebagian masyarakat. Setuju atau tidak dengan tuntutannya adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun yang tidak boleh hilang adalah kesadaran bahwa kritik terhadap kebijakan publik merupakan hak warga negara dan salah satu pilar penting dalam menjaga agar kekuasaan tetap berpihak kepada rakyat. Dengan demikian, yang seharusnya menjadi fokus utama bukanlah tuduhan tentang siapa yang menunggangi gerakan, melainkan apakah persoalan yang disuarakan mahasiswa memang nyata dirasakan oleh masyarakat dan layak mendapatkan perhatian dari pemerintah.
