Jakarta-Guna memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemprov DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi.
Gubernur DKI Pramono Anung mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin adanya pendampingan dan pengawasan menyeluruh dari KPK, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, barang milik daerah, hingga area Monitoring Center for Prevention.
“Intinya adalah Pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan dan pengawasan secara menyeluruh,” ujar Pramono saat bertemu Ketua KPK Setyo Budiyanto, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/3).
Melalui penguatan pengawasan, Pramono ingin pencegahan korupsi di Pemprov DKI Jakarta mengalami perbaikan signifikan.
Ia pun menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk membuka diri terhadap pengawasan, termasuk di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Hal ini mudah-mudahan akan memperbaiki sistem pemerintahan di Jakarta kemudian lebih lebih baik dan juga lebih terukur itu,” katanya.
Pramono ingin berbagai proyek besar yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mendapatkan supervisi khusus dari KPK, sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi. Ia juga mengatakan, kasus-kasus yang belum selesai akan menjadi catatan bagi Pemprov DKI Jakarta.
“Yang belum selesai tentunya itu menjadi catatan dan kami juga akan, kalau memang kasus itu belum berhenti tentunya Pemerintah Jakarta juga mempersiapkan diri untuk itu,” ucap Pramono.
Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto menyampaikan, pimpinan KPK menyambut baik langkah Pemprov DKI Jakarta dan menegaskan komitmen KPK untuk bersinergi dalam upaya pencegahan korupsi.
“Jadi pimpinan menyambut baik. Juga tadi harapan ke depan dari pimpinan KPK untuk sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta akan tetap terus berjalan,” kata Cahya.
Dalam pertemuan ini, pimpinan KPK juga mengingatkan sejumlah hal, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Kepada Pramono, KPK pun menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi anggaran APBD.
“Kemudian juga hal-hal yang mungkin pernah terjadi di provinsi lain tadi juga disampaikan agar jangan sampai itu terjadi di Jakarta,” tandasnya. (Leman/Bj)
