Pemdes Durian Di Duga Kankangi Surat Keputusan Bersama Tiga Mentri Terkait Program PTSL

Avatar

- Jurnalis

Minggu, 28 Januari 2024 - 10:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran Lampung – Banyaknya terjadi dugaan pungli yang dilakukan pemerintah desa, untuk memanfaatkan masyarakat dalam mencari keuntungan, salah satu nya program sertifikat PTSL yang ada di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Minggu (28/1/24).

Dimana di temukan ada nya dugaan pungli pembuatan sertifikat PTSL, yang di laku kan pemerintah desa setempat, dengan meminta biaya uang sebesar Rp 500.000 sampai Rp 750.000.

Dari keterangan beberapa masyarakat setempat mengatakan, kami pada waktu itu didatangi RT, untuk membuat serrifikat PTSL dan di mintai biaya uang senilai Rp 500.000 yang sudah mempunyai surat seporadik, jika belum ada surat seporadik di mintai biaya uang Rp 750.000, dan itu pun tidak ada musyawarah di kantor desa untuk pembuatan sertifikat itu, “Ucap masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ditempat yang sama “PN yang enggan disebut nama nya, ia menjelaskan bahwa ia sudah memberi kan biaya uang sebesar Rp 500.000, namun surat sertifikat tersebut tidak diberi kan oleh pihak pemerintah desa, padahal surat sertifikat itu sudah jadi.

Ia mas” saya heran kenapa sertifikat saya belum diberikan, pada saat saya ke kantor desa, pihak desa meminta surat seporadik ke pada saya setelah itu saya berikan, tetapi yang saya heran, kenapa surat sertifikat saya sudah jadi, surat seporadik nya baru diminta oleh pihak pemerintah desa. sedangkan untuk pembuatan sertfikat itu dasar nya surat seporadik dulu karna itu alas hak, “Terangnya.

Baca Juga :  Tahanan Polsek Teluknaga Diduga Tewas Gantung Diri di Sel

Lebih lanjut tim investigasi mendatangi ketua Pokmas yang juga menjabat sebagai Sekdes Desa Durian, untuk menelusuri lebih dalam, memastikan terkait pembuatan sertifikat PTSL yang diduga terindikasi pungli yang dilaku kan oleh pemerintah Desa Durian.

Saat ditemui dikediaman nya Ketua Pokmas yang juga sebagi sekertaris desa tersebut ia menjelaskan, ia betul saya ketua Pokmas nya pak” pada saat pembuatan surat sertifikat itu,kami musyawarah kan dulu, dan aturan nya sesuai peraturan tiga menteri itu gratis, tetapi kami mintain biaya dengan masyarakat Rp 400.000 dan untuk yang ngukurnya itu Rp 100.000.

“Kalau mau konfirmasi silahkan ke kantor desa saja, karna ini bukan jam kerja,” Tandas sekdes.

Atas dasar pengaduan masyarakat terkait pembuatan program sertifikat PTSL itu, lembaga LSM LIPAN INDONESIA, akan segera melaporkan dugaan pungli yang dilakukan para oknum-oknum yang mengambil keuntungan dan membodohi masyarakat,

“Sumara selaku ketua LSM LIPAN INDONESIA mengatakan, sangat menyayangkan sekali perbuatan dari pihak pemerintah desa, Desa Durian yang sudah memungut biaya kepada masyarakat untuk pembuatan program sertifikat PTSL senilai Rp 500.000 sampai Rp 750.000,

Baca Juga :  Dukung Program Pemerintah, Serbuan Vaksinasi Koramil 01/TS Kodim 0503/JB Eksis Tiada Henti

dan ini jelas sudah pungli, sedangkan kita tahu dalam peraturan undang-undangnya untuk pembuatan sertifikat itu, karena ini program pemerintah, yang sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, meliputi Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Kami dari lembaga LSM LIPAN INDONESIA akan melaporkan oknum-oknum pemerintah desa yang sudah membodoh-bodohi masyarakat dalam pembuatan surat program sertifikat PTSL, sesuai aturan hukum yang berlaku undang-undang pungli, dimana disebut menurut pada Pasal 12 ayat 1 UU PTKP, setiap pegawai negeri atau pihak swasta yang melakukan pungutan liar, dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sesuai peraturan undang-undang pungli itu, kami akan segera membuatkan surat laporan ke pihak penegak hukum, agar di tindak lanjuti dan diberantas orang-orang yang sudah berani melawan aturan pemerintah yang sudah di tetapkan dalam undang-undang sesuai hukum yang berlaku, “Tandas Sumara.

Hingga berita ini terbit pihak ATR/BPN Pesawaran belum bisa untuk dikonfirmasi.

Pewarta : P.Tambunan/red

Berita Terkait

Musyawarah Pembentukan Panitia HUT RI Ke -79 Di Nagari Simawang
Aban menyebut bakal calon Bupati Tangerang dari jalur independen Zulkarnain dan Lerru
Pihak Inspektorat Sragen Memanggil Suladi Pelapor Pungutan PTSL Desa Geneng Miri
Pisah Sambut Kapolres Kutim, Kapolda Kaltim Pimpin Upacara Serah Terima Jabatan
Kapolda Kaltim Pimpin Serah Terima Jabatan Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Wakapolres PPU Hadiri Penyambutan Jamaah Haji Kabupaten Penajam Paser Utara
Tekan Narkoba dan Kenakalan Remaja, Bhabinkamtibmas Polres Jepara Gelar Penyuluhan di Sekolah-Sekolah
Begini Klarifikasi Daenk Jamal Atas Tuduhan Serang dan Intimidasi Wartawan Saat Liputan Putusan SYL
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 19 Juli 2024 - 09:04 WIB

Musyawarah Pembentukan Panitia HUT RI Ke -79 Di Nagari Simawang

Kamis, 18 Juli 2024 - 19:02 WIB

Aban menyebut bakal calon Bupati Tangerang dari jalur independen Zulkarnain dan Lerru

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:27 WIB

Pihak Inspektorat Sragen Memanggil Suladi Pelapor Pungutan PTSL Desa Geneng Miri

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:23 WIB

Pisah Sambut Kapolres Kutim, Kapolda Kaltim Pimpin Upacara Serah Terima Jabatan

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:21 WIB

Kapolda Kaltim Pimpin Serah Terima Jabatan Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Selasa, 16 Juli 2024 - 19:32 WIB

Tekan Narkoba dan Kenakalan Remaja, Bhabinkamtibmas Polres Jepara Gelar Penyuluhan di Sekolah-Sekolah

Selasa, 16 Juli 2024 - 19:29 WIB

Begini Klarifikasi Daenk Jamal Atas Tuduhan Serang dan Intimidasi Wartawan Saat Liputan Putusan SYL

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:10 WIB

Sudin Bina Marga Jakarta Barat, Turunkan Kabel Utilitas yang Semrawut di Lima Jalan

Berita Terbaru