Pesawaran Lampung Jurnalis Investigasi News.Com- Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) meminta Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona untuk segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan, Anca Martha Utama dari jabatanya. Hal tersebut dilakukan lantaran diduga banyak terjadinya pratik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan dunia pendidikan yang ia pimpin.
Selasa ( 1 / 11 / 2022 ).
Ketua Harian FMPB, Safrudin Tanjung mengatakan, sejumlah kebijakan yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan selama di pimpin oleh Anca Martha Utama dinilai sangat memberatkan hampir seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pesawaran menjerit, terutama soal pungutan dan pengadaan barang yang diduga mendapat intervensi langsung oleh Dinas Pendidikan.
Tanjung mencontohkan, intervensi tersebut terjadi seperti halnya pada pengadaan plang nama sekolah, sampul raport, baju sekolah hingga barang-barang lain yang tidak menjadi prioritas bagi sekolah. Sebab, barang-barang yang harus dibayarkan tersebut harganya jauh lebih tinggi dari harga pasaran, bahkan nilainya sampai tiga kali lipat.
“Bahkan ada informasi bahwa Dinas Pendidikan sampai jual jilbab. Tentunya dengan pengadaan-pengadaan serta pungutan-pungutan seperti ini sangat memberatkan setiap sekolah. Sebab, dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan justru di hambur-hamburkan untuk hal-hal yang sifatnya tidak urgent. Dan kepala sekolah ini hanya menjadi sapi perah. Padahal seharusnya mereka diayomi oleh Dinas Pendidikan,” ujar Tanjung, kemarin.
Bahkan, menurutnya tidak hanya soal pengadaan barang, namun berdasarkan investigasi pihaknya dilapangan, banyak proyek-proyek Dinas Pendidikan yang pengerjaanya tidak sesuai dengan speksifikasi dan hal itu terjadi diduga karena sudah adanya penarikan uang setoran yang dikutip oleh Dinas Pendidikan dari setiap rekanan.
“Kalau sudah ditarik uang setoran seperti itu, tentu akan berdampak pada kualitas kontruksi yang dikerjakan oleh pemborong. Dan sudah pasti pengerjaanya pun tidak di awasi lagi oleh Dinas Pendidikan. Contohnya seperti proyek-proyek pembangunan UKS yang kondisi kontruksinya justru sangat membahayakan karena banyak pondasi-pondasi yang dibuat tanpa digali serta kualitas adukan yang tidak sesuai dan itu semua dapat terlihat cukup dengan kasat mata saja. Apalagi kalau sampai uji lab dan lainnya,” ucapnya.
Oleh sebab itu, ia meminta kepada Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona agar segera mencopot oknum kepala dinas tersebut, sehingga kedepan hal-hal serupa tidak kembali terjadi di dalam dunia pendidikan di Pesawaran. “Jadi kami akan beri waktu selama satu minggu agar Bupati menindaklanjuti tuntutan kami ini. Jika tidak, kami bersama beberapa organisasi lainnya akan menggelar aksi untuk menyuarakan tuntutan tersebut,” tegasnya.
Sementara itu terkait sejumlah temuan dilapangan, pihaknya juga akan tetap melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. “Kami juga meminta kepada semua elemen dan lembaga untuk bersama-sama mengawal dunia pendidikan di Pesawaran, siapa yang akan mengawal ini semua kalau bukan kita,” tutupnya.
Pewarta : P.Tambunan / red.
