JAKARTA, jurnalisinvestigasinews.com – Jaringan Muda Indonesia (JMI) menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi dan mengawal kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul pergantian kepemimpinan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto mengganti Dadan Hindayana dan Sony Sanjaya resmi dicopot dari jabatannya, dan momen ini dinilai organisasi pemuda tersebut sebagai titik balik penting untuk memperkuat tata kelola lembaga yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut, Selasa Malam ( 2/6/2026).
Fikri selaku Ketua Umum PP JMI, dalam pernyataan resminya, JMI menyatakan bahwa pergantian pucuk pimpinan BGN bukan sekadar perubahan nama, melainkan peluang strategis untuk membenahi seluruh aspek manajemen, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pelaksanaan program di lapangan. “Kami melihat langkah presiden ini sebagai sinyal perbaikan. Oleh karena itu, JMI akan hadir memastikan perubahan ini berujung pada tata kelola yang jauh lebih bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas nya.
JMI menekankan bahwa pengawasan publik adalah pilar utama dalam menjamin setiap rupiah anggaran negara digunakan tepat sasaran, tidak ada kebocoran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya anak-anak dan keluarga yang menjadi sasaran utama program gizi nasional. Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program unggulan pemerintah harus berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan, bukan sekadar formalitas.
JMI juga menggarisbawahi prinsip dasar yang dipegang teguh: siapapun pemimpin yang duduk di kursi pimpinan BGN, ukuran keberhasilan utamanya adalah komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat. “Pergantian pemimpin hanyalah alat. Yang paling penting adalah hasil kerja, integritas, dan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi bangsa,” tambah pernyataan tersebut.
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pengawasan kebijakan publik, JMI menegaskan akan terus memantau setiap langkah, kebijakan, dan pelaksanaan program BGN ke depannya. Transparansi anggaran, akuntabilitas pelaksanaan, dan pemerataan manfaat menjadi tiga fokus utama pengawasan yang akan dilakukan secara berkelanjutan.
Dengan semangat “Kawal Kebijakan untuk Indonesia Maju”, JMI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi kinerja lembaga negara. Pengawasan bukan bentuk kecurigaan, melainkan wujud kepedulian agar setiap kebijakan pemerintah berjalan lurus, berdaya guna, dan membawa Indonesia menuju masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.
