Bekasi, jurnalisinvestigasinews.com – Jaringan Muda Indonesia (JMI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kalau Program Mangkrak, Siapa Kena?” yang digelar Kamis (4/6/2026) di mulai pukul 13.00 WIB di Coffee Uda, Kota Bekasi. Diskusi ini mengangkat subtema krusial: Pertanggungjawaban Hukum dan Moral dalam Tata Kelola Program di Badan Gizi Nasional (BGN), hadirkan narasumber dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Ketua Umum Pengurus Pusat JMI, Fikri.
Kegiatan ini menjadi sorotan publik mengingat strategisnya peran BGN dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) — salah satu program unggulan pemerintah yang menyita perhatian dan anggaran besar negara. Melalui diskusi ini, JMI berupaya menelusuri akar permasalahan, menegaskan prinsip akuntabilitas, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan transparan dan tepat sasaran.
Ketua Umum PP JMI, Fikri, dalam keterangannya menegaskan bahwa FGD ini bukan sekadar forum berdiskusi, melainkan bentuk pengawasan nyata dan tanggung jawab warga negara terhadap amanat presiden. “Pertanyaan besar kami sederhana namun tajam: jika program negara yang begitu vital dan besar anggarannya ini mandek, gagal, atau tidak bermanfaat, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah sekadar pergantian pejabat, atau ada konsekuensi hukum dan moral yang harus dipertanggungjawabkan?” tegas Fikri.
Menurutnya, tata kelola lembaga negara seperti BGN harus dibangun di atas pondasi integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat. “Kami tidak ingin program yang ditujukan untuk kesejahteraan gizi anak bangsa justru menjadi ladang penyimpangan atau pemborosan uang rakyat. JMI berpegang teguh pada prinsip: BGN Bersih, MBG Tanpa Korupsi, dan kami berkomitmen mengawal amanah presiden sampai ke akar-akarnya,” tambah Fikri.
Eva perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) turut memaparkan temuan dan pandangannya terkait risiko penyimpangan dalam pengelolaan program berskala besar. ICW menekankan bahwa pengawasan publik adalah elemen paling penting untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat yang berhak.
Diskusi ini berlangsung interaktif, dihadiri elemen pemuda, aktivis, pengamat, dan masyarakat umum. Sepanjang sesi, disepakati bahwa pertanggungjawaban tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan moral yang mengikat. Siapa pun yang memegang jabatan dan mengelola kebijakan negara wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah dan setiap kebijakan yang diambil.
Fikri menutup kegiatan dengan menegaskan komitmen JMI untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus pengawal kebijakan. “Kami akan terus memantau, mengawasi, dan mengingatkan. Amanah rakyat harus dijaga, program negara harus berjalan benar, dan siapa pun yang lalai pasti akan dimintai pertanggungjawaban,” pungkasnya.
Kegiatan ini juga diharapkan menjadi langkah awal memperkuat pengawasan publik, mendorong perbaikan tata kelola BGN, dan menjamin Program Makan Bergizi Gratis benar-benar membawa manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan masa depan generAsi Indonesia.
Penulis : Syahrudin akbar
