JAKARTA, jurnalisinvestigasinews.com – Jaringan Muda Indonesia (JMI) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melaksanakan evaluasi terhadap Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara objektif, transparan, dan berbasis pada kondisi di lapangan. Menurut JMI, evaluasi program strategis tersebut harus berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, bukan sekadar memenuhi aspek administratif.
Ketua Umum JMI, Fikri, mengatakan evaluasi yang dilakukan BGN perlu mengedepankan akuntabilitas agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok sasaran penerima layanan.
“Program pemenuhan gizi menyangkut masa depan generasi bangsa. Karena itu, proses evaluasinya harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan berdasarkan fakta di lapangan,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).
Dalam pernyataannya, JMI menyampaikan tiga masukan kepada BGN. Pertama, penggunaan indikator evaluasi yang mampu mengukur kualitas pelaksanaan dan dampak program secara nyata. Kedua, keterbukaan data pelaksanaan program kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, memastikan proses evaluasi berjalan secara independen tanpa dipengaruhi kepentingan di luar tujuan peningkatan kualitas pelayanan.
Menurut JMI, keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat.
JMI juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan publik melalui pengawasan partisipatif. Organisasi tersebut menilai evaluasi yang dilakukan secara terbuka dapat menjadi dasar penyempurnaan program sehingga anggaran negara yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan JMI mengenai evaluasi Program SPPG. Redaksi membuka ruang bagi BGN untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
Penulis : Syahrudin akbar
