JAKARTA, jurnalisinvestigasinews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat fondasi demokrasi di masa non-tahapan melalui program konsolidasi dan pendidikan politik. Divisi Hukum dan Pendidikan Pelatihan (Diklat) Bawaslu DKI Jakarta, Sakhroji, menggelar diskusi intensif dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama di ibu kota, termasuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Unindra, Universitas Ibnu Chaldun, Universitas Bhayangkara (Univ BK), Universitas Terbuka, serta sejumlah alumni kampus lainnya,(23/6/2026) di Jakarta.
Dalam forum tersebut, Sakhroji menyampaikan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Ia menegaskan bahwa legitimasi hasil pemilu tahun lalu telah diterima secara luas oleh seluruh elemen bangsa. Proses penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil pemilu, telah berjalan sesuai koridor hukum dan konstitusi.
“Legitimasi hasil Pemilu 2024 kini telah mapan. Tugas kita selanjutnya adalah mengawal pemerintahan agar berjalan sesuai amanat UUD 1945 dan janji presiden untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mensejahterakan rakyat,” ujar Sakhroji. Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk memberikan kritik konstruktif serta solusi membangun demi percepatan pembangunan nasional.
Menatap Pemilu 2029: Pembenahan Internal dan Eksternal
Memasuki tahun 2026, Bawaslu DKI Jakarta telah mulai mempersiapkan diri jelang tahapan Pemilu 2029 yang diperkirakan dimulai pada April 2027. Sakhroji menjelaskan bahwa pembenahan dilakukan secara dua arah. Secara internal, Bawaslu fokus pada peningkatan kapasitas SDM pengawas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran.
Sementara secara eksternal, Bawaslu gencar melakukan pendidikan politik dan demokrasi melalui koordinasi dengan stakeholder, pemerintah, penggiat pemilu, hingga komunitas. Salah satu agenda unggulan yang akan digelar adalah kompetisi debat penegakan hukum pemilu yang melibatkan mahasiswa dari seluruh Indonesia, sebagai bagian dari Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P).
“Bawaslu terus melakukan retrospeksi dan evaluasi berkaca dari pengalaman 2024. Kami siap menerima kritik dan masukan dari semua pihak untuk perbaikan bersama menuju Pemilu 2029 yang lebih berkualitas,” tambahnya.
Aspirasi Mahasiswa: Perkuat Regulasi dan Literasi Digital
Dalam diskusi tersebut, mahasiswa menyuarakan komitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional. Mereka juga memberikan sejumlah masukan strategis bagi penyelenggara pemilu, antara lain:
* Mendesak percepatan revisi Undang-Undang Pemilu, merujuk pada putusan MK terkait uji materi UU No. 7 Tahun 2017.
* Mendorong penggabungan UU Pemilu dan UU Pilkada guna menciptakan harmonisasi regulasi.
* Memperkuat pasal-pasal yang masih lemah untuk menutup celah hukum, khususnya terkait strategi pencegahan politik uang dan hoaks.
* Memasifkan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif di kampus agar mahasiswa memahami tahapan pemilu secara utuh.
Menanggapi hal itu, Sakhroji memastikan bahwa meski dalam kondisi efisiensi dan pengetatan anggaran, Bawaslu DKI Jakarta tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan politik dan turun langsung ke lapangan untuk konsolidasi demokrasi.
Sebagai penutup, Sakhroji berpesan kepada generasi muda untuk senantiasa bijak dalam mengonsumsi informasi. “Di era digital ini, kita harus hati-hati terhadap arus hoaks. Lakukan verifikasi, cek fakta, dan jangan mudah terprovokasi. Yang terpenting, mari kita jaga silaturahmi serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Penulis : Syahrudin akbar
