JAKARTA, jurnalisinvestigasinews.com – Keakuratan dan transparansi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali menjadi sorotan setelah seorang warga bernama Ade Famor menemukan kejanggalan pada data pribadinya saat melakukan pengecekan melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos).
Saat mengakses laman pengecekan bantuan sosial, Ade mengaku mendapati kolom tingkat kesejahteraan atau desil yang seharusnya menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial justru tidak terisi. Padahal, data desil merupakan indikator utama yang digunakan pemerintah dalam menetapkan kelayakan penerima berbagai program bantuan sosial.
“Saya cek langsung di situs resmi Kemensos dan kolom desil atas nama saya kosong. Tidak ada angka desil sama sekali. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujar Ade Famor kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Kondisi tersebut membuatnya semakin mempertanyakan validitas data DTSEN, mengingat selama ini dirinya mengaku belum pernah menerima bantuan sosial apa pun, baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun program bantuan pemerintah lainnya.
“Selama ini saya belum pernah mendapatkan bantuan apa pun. Sekarang setelah dicek, datanya justru tidak lengkap. Apakah data saya tidak terverifikasi, terlewatkan, atau memang ada masalah dalam sistem pendataan?” katanya.
Sebagaimana diketahui, DTSEN merupakan basis data nasional yang digunakan pemerintah sebagai acuan tunggal dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam sistem tersebut, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Kelompok Desil 1 hingga Desil 4 umumnya menjadi prioritas penerima berbagai program perlindungan sosial.
Kosongnya data desil pada sistem resmi Kemensos memunculkan kekhawatiran mengenai potensi warga yang berhak menerima bantuan justru tidak terakomodasi akibat persoalan administrasi maupun ketidaklengkapan data.
Menurut Ade, jika kondisi serupa dialami banyak warga lainnya, maka hal tersebut dapat berdampak pada ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.
Ia pun mendesak Kemensos dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab tidak munculnya data desil pada sistem DTSEN, sekaligus memastikan adanya mekanisme perbaikan bagi warga yang mengalami persoalan serupa.
“Kami hanya ingin kepastian. Kalau memang ada kekeliruan data, segera diperbaiki. Kalau ada persyaratan yang belum terpenuhi, sampaikan secara jelas kepada masyarakat. Jangan sampai hak warga hilang hanya karena data yang tidak jelas,” tegasnya.
Penulis : Syahrudin akbar
