Jakarta- Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto membuka sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan terintegrasi kelurahan, Senin (10/2).
Kegiatan itu dilaksanakan secara hybrid dari Aula Kantor Kecamatan Kebon Jeruk yang dihadiri oleh Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta Barat, Inad Luciawaty, dan diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua RT RW, LMK, PKK dan stakeholder lainnya.
Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengatakan, pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan terintegrasi kelurahan bukan hanya agenda rutinitas yang diselenggarakan setiap tahun. Namun kata Uus, kegiatan ini harus benar-benar menjawab berbagai permasalahan, baik terkait Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Pertamananan dan Hutan Kota (Tamhut) serta lainnya.
Selain masalah fisik, lanjut Uus Kuswanto, kegiatan ini juga menjawab permasalahan-permasalahan lainnya yang bersifat sosial kemasyarakatan.
“Saya meyakini melalui Musrenbang ini, apa yang terjadi permasalahan di masyarakat bisa terjawab” ujarnya.
Wali Kota Jakbar juga menyampaikan bahwa Musrenbang ini dilaksanakan untuk mengikuti program-program gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
“Kegiatan ini sebagai bentuk atau bagaimana program-program dari gubernur dan wakil gubernur nanti teranggarkan di tahun 2026. Sehingga ada beberapa program yang sudah ada nanti dilanjutkan dan ditingkatkan kapasitasnya, besarnya dan sebagainya,” jelas Uus.
Terkait program kerja 100 hari gubernur DKI Jakarta, Uus menambahkan bahwa program itu telah dibicarakan dengan tim transisi Gubernur DKI Jakarta.
“Sehingga teman-teman di jajaran Pemkot Jakbar, benar-benar bisa melaksanakan dan dikerjakan. Insya Allah, semua permasalahan di Jakbar, bisa didiskusikan,” ujarnya.
Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jakarta Barat, Agus Sanyoto mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan terintegrasi kelurahan, dimulai pada Senin (10/2) hingga 27 Februari 2025.
“Hal itu berdasarkan instruksi Wali Kota Jakarta Barat Nomor e-0001 Tahun 2025, tentang pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi kelurahan Tahun 2025. Sidang Pleno ini bagian dimulainya Musrenbang yang dilakukan secara hybrid,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus Sanyoto menjelaskan, pra musrenbang atau rembuk RW sudah dilaksanakan pada Januari lalu. Hasilnya, ada 2571 usulan kegiatan dengan rincian 2266 usulan fisik dan 305 usulan barang/non fisik.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inad Luciawati mengatakan bahwa kegiatan Musrenbang ini penting karena menampung aspirasi masyarakat di wilayah.
Ia menyebut, salah satu aspirasi masyarakat yang masih menjadi kendala adalah saluran air. Karena hampir semua wilayah persoalannya adalah saluran air.
“Setiap saya reses, banyak masukan dari masyarakat, terutama masalah saluran air. Hampir semua, dan ini menjadi kendala. Saya mohon ini menjadi prioritas bagi pak wali kota,” ujarnya.
Selain saluran air, Inad juga meminta agar Puskesmas Pembantu Kedoya Utara untuk dipindahkan.
“Karena, pas saya ke sana, kondisi pusat pelayanan kesehatan masyarakat ini sangat memprihatinkan. Tidak layak, kena banjir dan tidak bisa masuk ambulans,” ujarnya.
Mantan Ketua PKK ini meminta Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, untuk menjadi perhatian agar Puskesmas di Kedoya Utara bisa dipindahkan.
“Saya dengar informasi, sudah ada lahan, tapi dibangun tahun 2026. Tapi, sangat elok, bila itu bisa dilaksanakan tahun 2025,” tambahnya. (Leman)
