Sejak Menjabat, Mensos Risma Gandeng APH Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 25 Mei 2023 - 13:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta-Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan akan terus memperkuat komitmen dan langkah nyata dalam membangun sistem pencegahan korupsi di Kementerian Sosial.

Berbagai langkah telah dilakukan untuk memastikan Kemensos mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance).

Sejak menjabat, Mensos telah meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), khususnya dalam pengawasan penyaluran bansos.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami bekerja sama dengan institusi atau lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan bansos,” kata Mensos dalam pertemuan dengan media.

Untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, Mensos tidak segan menempatkan APH dalam posisi pengawasan pada struktur organisasi Kemensos. Bahkan jabatan Plt. Inspektur Jenderal dipercayakan kepada Dody Sukmono, seorang penyidik senior yang sudah malang melintang bertugas di KPK.

Untuk terus memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi, Mensos membuka diri terhadap masukan dan kerja sama dengan penegak hukum, termasuk KPK. Mensos berharap, KPK bersedia memperkuat jajaran inspektorat di lingkungan Kemensos, dengan memberikan pelatihan baik pada aspek pemeriksaan maupun pelaporan.

Pernyataan Mensos sejalan dengan penjelasan Mabes Polri tentang pendamping Satgasus Pencegahan Korupsi terhadap K/L, termasuk Kemensos. Sinergi dan pendampingan Satgasus Pencegahan Korupsi Polri sebagai komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi.

Baca Juga :  Jadi Korban TPPO, Korban Warga Sragen Melapor ke Sat Reskrim, Ini Keterangan Kapolres Sragen Usai Ringkus Tersangka

“Upaya pencegahan korupsi merupakan komitmen dari Polri untuk melakukan pencegahan korupsi agar potensi kerugian uang negara akibat korupsi bisa dihilangkan. Termasuk dalam hal ini di lingkungan Kemensos,” kata anggota Satgassus Polri Yudi Purnomo Harahap dikutip media hari ini.

Tim Satgassus Tipikor menjalin komunikasi dengan Kemensos sejak awal tahun ini. Kedua pihak intensif membahas isu-isu penyaluran bansos terkait program perlindungan sosial, sembako, bantuan langsung tunai dan bantuan sosial lainnya. Kedua pihak melakukan sosialisasi, audiensi dan kunjungan langsung ke daerah pada saat bansos disalurkan.

Sosialisasi dilakukan kepada para pendamping PKH dan TKSK agar penyaluran bansos dilakukan secara transparan dan akuntabel serta memenuhi prinsip antara lain, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Kemensos mendukung rencana Satgassus memperluas wilayah pencegahan tipikor guna memastikan bahwa penyaluran bansos dilaksanakan dengan efektif dan tidak ada penyimpangan serta memperoleh informasi terkait akar masalah yang kerap menjadi isu khususnya di daerah dalam penyaluran bansos agar dapat memberikan solusi yang tepat.

Baca Juga :  Kantor Kelurahan Angke Mulai Rawan Pencurian Motor

Di lain pihak, Mensos juga telah mengembangkan sistem pencegahan korupsi di internal Kemensos. Untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan sosial, Mensos melakukan penataan dan perbaikan sistem. Hal ini dilakukan dengan penataan dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meng-cleansing data ganda, dan memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Ditjen Administrasi dan Kependudukan (Aminduk) Kemendagri.

“Perbaikan kualitas DTKS memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah (Pemda). Sesuai amanat UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data dilakukan oleh pemda,” katanya.

Untuk itu, Kemensos berkoordinasi dengan pemda agar di setiap desa/kelurahan dipampang data penerima bantuan, misalnya BPNT dan PKH kendati ada item-item komponen yang berbeda untuk anak SD, SMP dan SLTA. “Hal ini untuk memastikan transparansi di lingkungan setempat. Masyarakat setempat bisa memonitor secara langsung proses salur bansos,” katanya.

Bagi masyarakat miskin yang merasa layak mendapatkan bantuan, namun belum dapat, Kemensos meluncurkan fitur “usul-sanggah” di situs CekBansos.go.id. “Masyarakat bisa mengusulkan namanya di fitur tersebut,” kata Mensos.(HR/mn)

Berita Terkait

Akibat Diamuk Masa Curanmor Tewas Saat di bawa Ke RSUD Balaraja
Pelaku Pemalakan dan Penusukan Terhadap Sopir Truk di Exit Tol Tomang
Polresta Mataram Berhasil Menangkap Tiga Orang Terduga Pengedar & Pemakai Narkoba di jalan Sandubaya Bertais.
Bupati Pesawaran Berharap, Melalui PKPM Mahasiswa Dapat Lakukan Proses Transfer Pengetahuan
Bupati Pesawaran raih gelar Doktor (Dr) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Pascasarjana IPDN
Jadi Korban TPPO, Korban Warga Sragen Melapor ke Sat Reskrim, Ini Keterangan Kapolres Sragen Usai Ringkus Tersangka
Polda Sulteng grebek prostitusi Booking Online, 3 Mahasiswa sebagai Pelaku
Kantor Kelurahan Angke Mulai Rawan Pencurian Motor
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 17 April 2024 - 19:30 WIB

Akibat Diamuk Masa Curanmor Tewas Saat di bawa Ke RSUD Balaraja

Minggu, 20 Agustus 2023 - 14:33 WIB

Pelaku Pemalakan dan Penusukan Terhadap Sopir Truk di Exit Tol Tomang

Minggu, 6 Agustus 2023 - 13:21 WIB

Polresta Mataram Berhasil Menangkap Tiga Orang Terduga Pengedar & Pemakai Narkoba di jalan Sandubaya Bertais.

Kamis, 3 Agustus 2023 - 12:05 WIB

Bupati Pesawaran Berharap, Melalui PKPM Mahasiswa Dapat Lakukan Proses Transfer Pengetahuan

Kamis, 13 Juli 2023 - 00:24 WIB

Bupati Pesawaran raih gelar Doktor (Dr) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Pascasarjana IPDN

Sabtu, 17 Juni 2023 - 20:14 WIB

Jadi Korban TPPO, Korban Warga Sragen Melapor ke Sat Reskrim, Ini Keterangan Kapolres Sragen Usai Ringkus Tersangka

Senin, 5 Juni 2023 - 12:59 WIB

Polda Sulteng grebek prostitusi Booking Online, 3 Mahasiswa sebagai Pelaku

Kamis, 25 Mei 2023 - 13:53 WIB

Sejak Menjabat, Mensos Risma Gandeng APH Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi

Berita Terbaru

NEWS

Kepengurusan Karang Taruna Jakarta Timur Tuai kritikan

Minggu, 23 Jun 2024 - 16:38 WIB