BAPENDA BANTEN – Persentase realisasi pendapatan daerah Pemprov Banten anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2022 menempati posisi terbaik se-Indonesia. Provinsi Banten berada di posisi kedua dengan capaian 41,43 persen per 11 Juni 2022.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, Pemprov Banten baru saja mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Banten dinobatkan sebagai salah satu daerah terbaik dalam realisasi pendapatan dalam APBD TA 2022.
“Berkat upaya yang dilakukan pihaknya dan seluruh stakeholder, Pemprov Banten mendapatkan apresiasi dari Kemendagri,” ujarnya di Kantor Bapenda Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (28/6).
Ia menuturkan, dari 34 pemprov se-Indonesia, Banten hanya berada di bawah Pemprov Bangka Belitung dengan realisasi sebesar 44,69 persen. Di bawah Banten atau peringkat ketiga ada Pemprov Sumatera Barat dengan 39,71 persen, lalu Pemprov Sumatera Utara 38,39 persen dan di lima besar terakhir ada Pemprov Jawa Barat dengan 37,99 persen.
“Realisasi Pemprov Banten juga jauh di atas rata-rata seluruh provinsi di angka 29,57 persen,” katanya.
Saat ini pendapatan daerah Pemprov Banten, kata dia, terus bertambah dan kini telah terealisasi senilai Rp4,66 triliun atau sebesar 44,38 persen dari target Rp10,64 triliun. Realisasi tersebut sebagian besar berasal dari sektor pajak yang telah terealisasi senilai Rp3,36 triliun dari target Rp7,28 triliun.
Rinciannya, pajak kendaraan bermotor (PKB) dari target Rp3,39 triliun telah terealisasi Rp1,42 triliun. Bea balik nama kendaraan bermotor dari target Rp2,24 triliun terealisasi Rp1,12 triliun. Pajak air permukaan dari target Rp39,3 miliar terealisasi Rp18,7 miliar. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari target Rp860,1 miliar terealisasi Rp476,6 miliar.
“Pajak pokok dari target Rp748,2 miliar telah terealisasi senilai Rp314,6 miliar,” ungkapnya.
Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Bapenda Provinsi Banten Ahmad Budiman mengatakan, Banten bisa dikatakan sebagai daerah yang mandiri. Hal itu terlihat dari struktur pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Banten yang berada di atas 50 persen atau lebih besar dari nilai dana transfer pemerintah.
“Kemandirian Banten sudah sangat baik,” tuturnya.
Budi juga mengapresiasi masyarakat sehingga Pemprov Banten bisa menempati urutan kedua sebagai daerah dengan realisasi pendapatan APBD TA 2022 terbaik se-Indonesia. Hal ini menandakan jika kesadaran masyarakat atau wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sudah baik.
“Ada juga daerah yang realisasinya masih di bawah 10 persen, ini menandakan partisipasi masyarakat belum tumbuh,” ujarnya.
Meski telah memeroleh hasil yang baik, pihaknya tak berpuas diri dan akan terus mengoptimalkan pendapatan daerah dengan sejumlah program yang telah dicanangkan. “Semoga diakhir kita bisa diurutan pertama,” tegasnya.
Red.robert/ADV
