Kudus, jurnal investigasi news. Com
Maraknya aktivitas penambangan tanah urug gamping di perbatasan Kudus Pati sungguh sangat memprihatinkan,,hampir kesemua galian yang di buka tidak ada yang mengantongi izin dari pemerintah atau kementrian yang berwenang dalam hal itu.
Di temui awak media dari jurnal investigasi news kemarin,pihak pengembang hanya mengantongi izin dari pemdes setempat,di tanya oleh awak media kenapa kegiatan penambangan tersebut tidak di ijinkan,mereka menyebut ongkos lh yg menjadi kendala untuk membuka ijin tambang, untuk estimasi kalau mereka ingin membuka ijin tambang tergantung titik koordinat dan berapa hektar yang akan di tambang,untuk 5 hektar luas mereka harus merogoh kocek sekitar 500 juta lebih tuturnya.
Maka dari itu untuk mensiasati biaya operasional (BOP)yg membengkak akhirnya dari pihak pengembang mengurungkan niatnya untuk mengurus izin ke pemerintah dan kementerian yang berwenang.,tapi konsekuensinya mereka harus kucing”an dengan aparat penegak hukum (kepolisian) dan aparat penegak perda (satpol PP).
Tetapi walau bagaimanapun para pengembang tidak tutup mata terhadap lingkungan,mereka tetap melakukan kewajibannya untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak,dan yang paling utama adalah akses jalan yang rusak karena tergilas oleh kendaraan bermuatan berat, reklamasi,dan juga pemerataan tambang supaya dapat di swakelola.
Sekedar catatan, UU no 4 tahun 2009 dan PP no 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk memuat tentang tata cara pemberian izin usaha pertambangan batuan, komoditas pertambangan,di kelompokkan dalam 5 golongan yaitu mineral radioaktif, mineral logam,batuan dan batubara.,setiap pertambangan batuan wajib memiliki izin usaha pertambangan (WIUP) dan izin usaha pertambangan (IUP).
Selain itu perusahaan tersebut wajib mematuhi ketentuan UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanannya., ketentuan pidana pelanggaran UU no 4 tahun 2009,tanpa IUP dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,00( sepuluh milyar).wikyo,soni,burhan
𝙎𝙞𝙣𝙮𝙤/𝙍𝙚𝙙
