Lampung.Jurnalis Investigasi News.Com.
Ketua KAMMI daerah Bandar Lampung yang diwakili oleh Kepala Bidang Kebijakan Publik Ilham Tri Yubsir, S.H menanggapi issue hangat mengenai rencana pemerintah menaikan harga kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan alasannya yaitu, APBN kian terbebani dengan anggaran subsidi yang menurut kami kebijakan ini otomatis akan menambah penderitaan rakyat ditengah belum stabilnya ekonomi saat ini akibatkan oleh pandemi Covid-19.(Senin,29/08/2022)
Hemat pendapat yang sebenarnya diusulkan dan menjadi perhatian adalah bahwa institusi pemerintah sebenarnya harus berhemat supaya anggaran tidak berat, penhematan instansi dialihkan ke bantuan untuk masyarakat yang lemah. Sebab jika tidak seperti itu maka berefek terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan yang kian hari melonjak merangkak naik serta tentu akibat dari hal itu adalah daya beli akan melemah.
Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi dalam beberapa hari kedepan, maka bisa dipastikan inflasi akan kembali naik yang efeknya adalah sangat memberatkan bagi rakyat dan lebih mengkhawatirkan lagi adalah daya beli akan melemah bahkan pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan akan kembali melambat sehingga naiknya kembali angka kemiskinan. Kami sarankan mempertimbangkan kembali apakah keputusan tersebut akan berdampak signifikan untuk mendorong ekonomi atau bahkan menambah keterpurukan yang kian parah.
Adapun sikap KAMMI Bandar Lampung adalah sebagai berikut;
Pertama, rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan sebuah langkah yang kurang tepat yang saat ini dianggap akan menimbulkan permaslahan, maka hal ini wajib di kritisi dan di evaluasi. Kedua, melihat dari segi kemaslahatan maka hal itu akan menambah penderitaan rakyat ditengah krisis ekonomi saat ini. Ketiga, produk dari setiap kebijakan adalah merupakan bagian inti dari rakyat yang harus diketahui, disetujui dan di inginkan sebab jika tidak maka sebaiknya dikaji ulang dan mendalam mengenai rencana pemerintah menaikan harga kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi patut di kaji dan ditinjau ulang karena dianggap tidak pro dengan rakyat sebab pemerintah harus ada komunikasi terlebih dahulu terkait rencana kenaikan harga tersebut.
(Riyan.F/Rls)/Red
