JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kembali mengingatkan bahwa birokrasi pemerintahan harus lincah dan cepat. Hal ini salah satunya disebabkan karena meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan dari pemerintah. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi jalan tengah untuk menghadapi perubahan cepat yang saat ini terus terjadi.
“ASN sebagai engine dalam birokrasi harus dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan pendekatan yang paling update. Kita tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Digitalisasi dalam layanan pemerintahan sudah merupakan keharusan,” ujarnya dalam Peringatan HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Rabu (29/11).
Anas menjelaskan, perubahan saat ini terjadi karena dua hal besar, yakni perkembangan teknologi dan perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat terhadap pemerintah. Korpri diharapkan menjawab tantangan zaman ini dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pada seluruh ASN, serta membentuk layanan digital pemerintah secara terpadu dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Sebagai mesin (engine), birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan sesuai tujuan yang diharapkan. Begitupun dengan kinerja pemerintah, baik buruknya sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi yang juga bergantung kepada kinerja ASN.
“Untuk memastikan kondisi prima tersebut, dibutuhkan ekosistem yang baik, mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan. Korpri kedepan harus terus menjadi pengungkit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan dapat terlaksana dan berdampak positif bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam acara bertema Korprikan Indonesia tersebut, Anas juga mengimbau agar para ASN yang juga merupakan anggota Korpri harus tetap menjunjung netralitas dalam menghadapi masa Pemilu saat ini. “Korpri merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa. Keluarga besar Korpri juga harus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalime,” tegas Anas.
Arahan Menteri PANRB tersebut diamini oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh. Menurutnya, menjaga netralitas adalah hal yang mutlak dilakukan oleh ASN untuk menjaga kedamaian dan keutuhan NKRI.
Tak hanya itu, di usia Korpri yang ke-52 ini, Zudan berharap agar Korpri dapat terus mendorong kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi. “Saat ini sudah ada 34 provinsi sudah bergerak ke digital dan 412 kabupaten/kota yang sudah bergerak ke arah digitalisasi. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bersama-sama mendorong seluruh penyelenggara pemerintahan meninggalkan tanda tangan basah dan cap, sehingga pelayanan publik dapat terus kita lakukan dengan lebih cepat dan lebih baik,” pungkasnya.
(SHADEWA)
