Jepara – Pada hari Senin 16 Oktober 2023 kemarin DPRD Kabupaten Jepara, menggelar Rapat Paripurna dalam pembahasan pengambilan keputusan 4 (empat) Ranperda dengan acara laporan Pansus I, II ,III, dan IV, pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan, dan pendapat akhir Pj Bupati Jepara.
Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024, Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Kemudian Perda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Perda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Dikesempatan itu, Khoirun Ni’am Ketua atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jepara dari Fraksi PPP memberikan pandangan tentang pentingnya Pemkab Jepara menjalankan Perda dengan baik.
“Terima kasih kepada Setwan, karena program pembentukan Ranperda yang direncanakan sudah dilaksanakan dalam setiap pembahasan ranperda,” ucap Ni’am melalui Chat WhatsApp. Selasa ,(17/10/2023).
Lebih lanjut Khoirun Ni’am menyampaikan dan memberikan apresiasi dengan pernyataan Pj Bupati Jepara bahwa penegakan Perda Jepara di Karimunjawa akan dilakukan dengan persuasif agar tidak terjadi konflik,” ungkapnya.
Masih kata Ni’am, “Pada saat rapat saya mengusulkan dan juga meminta agar Kecamatan Donorojo juga diperhatikan.
Jika melihat kawasan Kecamatan Donorojo tidak masuk sebagai KPI atau Kawasan Peruntukan Industri. Dan Kecamatan Donorojo ditetapkan sebagai kawasan konservasi, kawasan hijau dan kawasan pemukiman,” terangnya.
“Mohon Pemerintah Kabupaten Jepara lebih memperhatikan kawasan konservasi di Kecamatan Donorojo, jangan hanya fokus di kawasan Karimunjawa saja,” pinta Ni’am.
“Sebagaimana diketahui program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo, harus kita sukseskan bersama. Dan tentunya dengan sistem irigasi pengairan dan bendungan yang mendukung,” ucap Ni’am.
“Bendungan yang ada di Kawasan Donorojo (Desa Bandungharjo, Red.) ambrol karena bencana alam atau sebab lainnya. Petani sangat merugi dan mengharapkan agar bendungan tersebut segera dianggarkan oleh BPBD, Bappeda, DPUPR, dan TAPD Kabupaten Jepara untuk pembangunan bendungan tersebut,” bebernya Ni’am.
Dari hasil rapat kemarin, “Pj Bupati Jepara memberikan jawaban dan pandangan fraksi-fraksi di DPRD, serta menjelaskan akan memperhatikan usulan terkait kawasan konservasi Kecamatan Donorojo,” (red:ucap Pj Bupati 16 Oktober 2023).
“Besar harapan kami mewakili masyarakat petani khususnya di desa Bandungharjo agar usulan pembangunan segera dianggarkan oleh Pemda Jepara beserta instansi terkait,” ucap Ni’am.
(Yusron)
