Jurnalisinvestigasinews.com, JAKARTA BARAT – Aksi penyampaian aspirasi Peguyuban Masyarakat Betawi Kecamatan Kembangan di kawasan CNI hingga Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Kamis (10/9/2026), berlangsung tertib dan kondusif.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait penataan dan penutupan area parkir di kawasan CNI Kembangan yang dinilai berdampak terhadap mata pencaharian sejumlah warga.
Di tengah berlangsungnya aksi, Tokoh Pemuda Kembangan, Haji Umar Abdul Aziz, turut hadir bersama elemen pemuda dan masyarakat. Kehadirannya ikut mendorong agar penyampaian aspirasi berlangsung secara damai serta tidak berkembang menjadi ketegangan.
Haji Umar Abdul Aziz bersama para tokoh masyarakat dan pemuda berupaya menjembatani komunikasi antara massa aksi dengan pihak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
Aspirasi warga kemudian difasilitasi untuk disampaikan kepada pihak terkait. Masyarakat meminta pemerintah tidak hanya melakukan penataan dan penertiban, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi yang dirasakan warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas parkir di kawasan tersebut.
Warga juga mendorong adanya solusi konkret sebelum penertiban diberlakukan secara menyeluruh. Mereka berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog untuk mencari jalan keluar yang tetap menjaga ketertiban kawasan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.
Tokoh Pemuda Kembangan, Haji Umar Abdul Aziz, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara yang tertib dan mengedepankan dialog.
“Kita hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana aspirasi ini dapat diterima dan difasilitasi pemerintah sehingga ada solusi terbaik bagi warga. Kita ingin semuanya berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Haji Umar Abdul Aziz.
Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung terciptanya ketertiban, namun kebijakan pemerintah juga diharapkan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lapangan.
“Kita tidak ingin persoalan ini menjadi konflik. Pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama mencari solusi. Ketertiban penting, tetapi keberlangsungan mata pencaharian masyarakat juga harus diperhatikan,” tambahnya.
Aksi yang dikoordinasikan oleh H. Bento dan Namid tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Setelah aspirasi diterima dan difasilitasi, situasi di lokasi tetap aman dan kondusif hingga massa membubarkan diri.
Masyarakat berharap hasil penyampaian aspirasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan instansi terkait.
Dengan adanya ruang dialog dan fasilitasi tersebut, masyarakat berharap penataan kawasan CNI dapat menghasilkan solusi yang adil, tertib, dan tetap memperhatikan kepentingan warga yang terdampak.
M.Rizky/Bastian
