Jurnalis Investigasi news , JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Agung Laksono kamis sore (11/8/2022) mendengar keluhan puluhan warga nelayan Muara Angke saat acara makan bersama di Resto Apung Muara Angke, Pluit Penjaringan Jakarta Utara.
Acara makan bersama dimanfaatkan waktunya pada puluhan warga nelayan untuk memberikan keluhan dan pendapat kepada Agung Laksono terkait sulitnya dapatkan solar, izin kapal penangkapan ikan dibawah kapal 30 GT dan 6 GT.
Mahdi sekretaris HNSI DKI Jakarta, dia inginkan Kepmen KKP no.85 tahun 2021 untuk minta di revisi kembali dan terkait BBM untuk kapal dibawah 50 GT
dia harapkan dapat subsidi, kecuali diatas 50 GT harga industri.” harpanya.
Dede ketua Apima (Asosiasi Pedagang Ikan Muara Angke) dikatakan terkait untuk dimudahkan perizinan surat, karena Apima memiliki kapal angkut dengan tujuan Jakarta Lampung membawa sembako, kemudian balik dari Lampung membawa ikan,” ucap Dede.
Lainnya Wawan pemilik kapal berukuran 6 GT, dia inginkan untuk pembuatan surat dipermudah, meski pembuatan surat yang dia buat gratis, namun setelah di buat tak kunjung selesai, bahkan dia harus keluarkan uang lewat calo.
Sambung Wawan, dan pembuatan surat itu baginya membingungkan, lewat online menurut Wawan di inginkan fihak terkait untuk ada sosialisasi ke nelayan, karena nelayan sebagian belum memahaminya karena keterbatasan pendidikan,” cetusnya.
Nelayan Indonesia memberikan pendapatan ke negara tahun lalu sudah mencapai lebih dari 100 Triliyun Rupiah jumlah yang sangat besar, hal ini di katakan Anggota Watimpres Agung Laksono.
Agung, walaupun ini sangat perlu ditingkatkan lagi untuk eksport dan melebihi dari negara negara lain, seperti Muangthai,Vietnam dan bukan hanya ikan segar bahkan ikan asin, dan yang paling besar udang 40%.
Tapi sekarang kebutuhannya bukan hanya untuk eksport, tapi buat kebutuhan konsusmi dalam negeri ditingkatkan lagi.”ujar Agung Laksono.
Bicara keluhan yang disampaikan para nelayan, Agung perlunya ada sosialisasi kembali peraturan perizinan, sebab hal itu tidak ada peraturan yang salah, karena keterbatasan pengetahuan dari para nelayan.
“perlunya sosisalisasi bagaimana dapat izin peraturan kapal bagi nelayan kecil dan nelayan sedang, supaya mereka kapalnya tidak nganggur, akibat suratnya susah, karena kurang faham mekanismenya.” kata Agung.
Lanjut Agung, jika tidak ada izinnya mereka sulit mendapatkan BBM , kalau tidak ada izinnya kapal itu.
Dia juga harapkan dari unsur KKP banyak terjun ke masyarakat untuk memberikan penjelasan, hingga nanti bisa di manfaatkan para calo.
Terkait pembuatan surat izin lewat online, Agung katakan bisa membuat kebingungan para nelayan yang belum memahaminya .
” melihat laptop aja bingung apa lagi memahaminya.” ketus Agung dengan candanya.
(Yons/Wies/her)
